Kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkotika, pencucian uang, dan terorisme, merupakan ancaman serius yang melintasi batas-batas negara. Penanganannya menuntut kerja sama erat antarlembaga penegak hukum, baik di tingkat domestik maupun internasional. Namun, seringkali muncul hambatan koordinasi lintas instansi di dalam negeri yang secara signifikan melemahkan upaya penegakan hukum. Efektivitas penindakan sangat bergantung pada kelancaran pertukaran informasi dan sinkronisasi langkah operasional antar badan yang berbeda wewenang.
Salah satu kendala utama adalah perbedaan regulasi internal dan standar prosedur operasi (SOP) antara instansi yang terlibat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Intelijen. Perbedaan ini menciptakan friksi dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di lapangan. Adanya ego sektoral dan kekhawatiran berbagi data sensitif turut memperburuk situasi. Hal ini mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhambat atau bahkan tumpang tindih, mengurangi efisiensi penanganan kejahatan transnasional.
Hambatan koordinasi juga diperparah oleh keterbatasan teknologi komunikasi dan sistem informasi yang terintegrasi antarlembaga. Seringkali, data yang dimiliki oleh satu instansi tidak dapat diakses secara real time atau mudah oleh instansi lain. Lambatnya alih informasi ini sangat krusial, mengingat sifat kejahatan transnasional yang bergerak cepat dan memanfaatkan teknologi canggih. Tanpa sistem terpadu, upaya pelacakan aset hasil kejahatan atau buronan menjadi kurang maksimal dan memakan waktu yang lama.
Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemahaman yang tidak merata tentang dimensi global kejahatan juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pelatihan khusus dan keahlian yang memadai dalam menghadapi kompleksitas kasus lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan bersama yang standar untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi. Penguatan SDM ini mutlak diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.
Untuk mengatasi hambatan koordinasi ini, diperlukan sebuah mekanisme single window atau forum koordinasi permanen yang memiliki kewenangan kuat untuk menyelaraskan kebijakan dan operasional. Komitmen politik tingkat tinggi mutlak diperlukan untuk membongkar ego sektoral dan mendorong integrasi sistem. Dengan adanya koordinasi yang solid dan terpadu, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional dapat ditingkatkan secara signifikan, demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara.