Kasus Korupsi RSUD Adam Malik Medan kembali menjadi sorotan publik dengan penahanan seorang tersangka baru. Mantan Direktur Keuangan RSUP H. Adam Malik Medan, Mangapul Bakara, resmi dijebloskan ke sel tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyelewengan dana rumah sakit. Perkembangan ini menandakan memanasnya Kasus Korupsi RSUD yang sebelumnya telah menyeret mantan Bendahara BLU RSUP Adam Malik Medan. Langkah tegas aparat penegak hukum ini menegaskan komitmen untuk memberantas praktik korupsi di lembaga publik.
Penahanan Mangapul Bakara dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Selasa, 2 April 2024. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Mangapul langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tanjung Gusta Medan. Ini adalah langkah lanjutan dari penyidikan mendalam terhadap Kasus Korupsi RSUD yang melibatkan penggunaan anggaran di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2018. Sebelumnya, tersangka pertama dalam kasus ini, Ardiansyah Daulay yang merupakan mantan Bendahara BLU RSUP Adam Malik Medan, telah lebih dulu ditahan.
Dugaan korupsi yang membelit Mangapul Bakara dan Ardiansyah Daulay berpusat pada penyalahgunaan dana Badan Layanan Umum (BLU) RSUP Adam Malik Medan. Mereka diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan menggunakan dana operasional untuk kepentingan pribadi, bukannya untuk kebutuhan rumah sakit. Perbuatan ini jelas merugikan keuangan negara. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat penyelewengan ini ditaksir mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 8.059.455.203. Angka ini menunjukkan besarnya dampak dari praktik korupsi terhadap keuangan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Mangapul Bakara dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penahanan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan dan membawa semua pihak yang terlibat dalam Kasus Korupsi RSUD ini ke meja hijau.
Keberlanjutan penanganan Kasus Korupsi RSUD Adam Malik ini menjadi pelajaran penting bagi instansi publik lainnya untuk selalu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.